BANGKA — Di tengah berbagai kebutuhan pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah, mulai dari peningkatan mutu pembelajaran, prestasi siswa, hingga sarana sekolah, perhatian publik justru tertuju pada besarnya anggaran di Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka.
Pertanyaan yang mulai ramai diperbincangkan masyarakat terdengar sederhana namun menggelitik:
“Memang ada berapa petugas kebersihan dan petugas keamanan sekolah sampai anggarannya mencapai nilai sebesar itu?”
Pertanyaan tersebut muncul setelah masyarakat menelusuri realisasi pengadaan yang menggunakan perusahaan penyedia jasa outsourcing untuk tenaga kebersihan dan keamanan sekolah.
Ironisnya, yang menjadi perhatian bukan hanya besaran anggarannya, tetapi juga minimnya penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, lokasi penugasannya, sistem penggajiannya, hingga rincian biaya yang dibayarkan pemerintah kepada perusahaan penyedia.
Sekolah Dijaga sampai mengeluarkan anggaran besar?
Di tengah keterbatasan anggaran yang kerap dijadikan alasan untuk berbagai program pendidikan, masyarakat kini mempertanyakan prioritas penggunaan anggaran.
Sejumlah warga bahkan mempertanyakan apakah sekolah-sekolah di Kabupaten Bangka saat ini dijaga dengan standar pengamanan dan kebersihan sampai begitu besar nilainya.
“Kalau anggarannya besar, tentu masyarakat ingin tahu. Berapa orang satpamnya? Bertugas di sekolah mana saja? Apakah jumlahnya memang sebanyak itu?” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Pertanyaan serupa juga muncul terkait petugas kebersihan.
Masyarakat menilai tidak ada yang salah dengan pengadaan petugas kebersihan maupun keamanan. Namun yang menjadi persoalan adalah ketika nilai anggaran dinilai cukup besar sementara informasi mengenai manfaat dan outputnya tidak dijelaskan secara rinci kepada publik.
Uang Negara Harus Bisa Dihitung, Bukan Hanya Dibelanjakan
DPW Lembaga Mabesbara Bangka Belitung menilai persoalan ini bukan sekadar soal legalitas pengadaan.
Yang lebih penting adalah aspek efektivitas dan kewajaran penggunaan anggaran.
Menurut Ketua DPW Mabesbara Babel, Edi Muslim, publik berhak mengetahui berapa jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, berapa gaji yang diterima setiap bulan, berapa biaya manajemen perusahaan, dan berapa porsi keuntungan yang diperoleh penyedia.
“Kalau nilai kontraknya besar, maka manfaat yang diterima masyarakat juga harus jelas. Jangan sampai yang besar justru nilai kontraknya, sementara kondisi sekolah tidak banyak berubah,” ujarnya. Senin (15/06/2026)
Ke Mana Selisih Anggaran Mengalir?
Salah satu hal yang sering menjadi perhatian dalam skema outsourcing adalah perbedaan antara nilai kontrak pemerintah dengan nilai yang diterima pekerja.
Secara umum, perusahaan outsourcing memang berhak memperoleh keuntungan karena menyediakan jasa pengelolaan tenaga kerja.
Namun masyarakat mempertanyakan apakah selisih tersebut masih dalam batas kewajaran.
Jika satu pekerja menerima gaji sesuai standar tertentu, maka publik berhak mengetahui komponen biaya lain yang membentuk nilai kontrak keseluruhan.
Di sinilah pentingnya transparansi.
Karena tanpa keterbukaan, ruang spekulasi akan terus berkembang.
Audit Menyeluruh Harus Dilakukan
Mabesbara Babel menilai sudah saatnya dilakukan audit menyeluruh terhadap pengadaan jasa kebersihan dan keamanan sekolah tersebut.
Audit tidak hanya menyangkut aspek administrasi, tetapi juga efektivitas penggunaan anggaran.
Beberapa hal yang dinilai perlu diperiksa antara lain:
* jumlah tenaga kerja yang benar-benar ditempatkan;
* lokasi penugasan masing-masing pekerja;
* kesesuaian pembayaran upah;
* kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan;
* kewajiban pajak perusahaan;
* komponen biaya manajemen;
* hingga kesesuaian nilai kontrak dengan kondisi nyata di lapangan.
Kejaksaan dan BPK Diminta Turun
Besarnya nilai anggaran yang menggunakan uang negara membuat sejumlah kalangan meminta adanya pengawasan lebih lanjut dari lembaga berwenang.
Masyarakat berharap Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan atas aspek efisiensi dan kewajaran penggunaan anggaran.
Selain itu, aparat penegak hukum juga diminta memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan.
Permintaan audit tersebut bukan berarti menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pendidikan benar-benar memberikan manfaat maksimal bagi sekolah dan peserta didik.
Karena pada akhirnya, pertanyaan yang terus muncul di tengah masyarakat tetap sama:
Apakah anggaran kebersihan dan keamanan sekolah memang sebesar kebutuhan riil di lapangan, atau justru terdapat biaya-biaya yang perlu dijelaskan lebih terbuka kepada publik?
Hingga berita ini disusun, pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka maupun perusahaan penyedia jasa terkait belum memberikan penjelasan rinci mengenai jumlah tenaga kerja, struktur biaya, serta rincian pelaksanaan pekerjaan. Media tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai ketentuan Undang-Undang Pers.
