Koba, Bangka Tengah — Di tengah gencarnya pemberantasan tambang dan perdagangan timah ilegal oleh aparat, nama Agus justru mencuat sebagai sosok yang seolah “kebal hukum”.
Pria ini diduga kuat menjadi salah satu penadah pasir timah ilegal di wilayah Bangka Tengah khususnya dekat Koba, namun hingga kini, aktivitasnya tetap berjalan lancar — tanpa tersentuh sedikit pun oleh aparat penegak hukum (APH).
Lolos dari Target, Tapi Bisnis Jalan Terus
Berdasarkan hasil penelusuran lapangan, AGS dikenal luas di kalangan penambang sebagai pembeli pasir timah dari berbagai titik tambang ilegal di Bangka Tengah.
Setiap malam, aktivitas di sekitar gudangnya terlihat sibuk. Kendaraan keluar masuk membawa karung dan tempat berisi pasir timah hasil tambang tanpa izin.
Masyarakat menduga kuat bahwa Agus memiliki ‘pelindung’ dari oknum tertentu, karena hingga kini, tidak pernah ada tindakan hukum meski aktivitasnya terang-terangan dilakukan di depan publik.
Jejak Bisnis & Dugaan Jaringan Gelap
Investigasi tim wartawan menunjukkan bahwa Agus disebut-sebut memiliki jaringan pemasok hingga ke pelosok tambang kecil di Koba dan sekitarnya.
Para penambang mengaku lebih memilih menjual ke AGUS karena pembayaran cepat dan tanpa banyak pertanyaan.
Pasir timah yang dikumpulkan lalu diolah dan dikirim ke pihak lain menggunakan jalur distribusi yang masih misterius — diduga “dicuci” menjadi seolah-olah hasil tambang resmi.
Sumber lain menyebutkan bahwa AGUS bukan pemain baru, melainkan bagian dari jaringan lama penadah timah ilegal yang telah beroperasi bertahun-tahun di Bangka Tengah.
Kegagalan Pengawasan Aparat
Publik kini mempertanyakan mengapa sosok seperti Agus bisa luput dari pengawasan APH. Padahal, pemerintah pusat melalui Satgas sudah menegaskan komitmen untuk memberantas jaringan ilegal yang merugikan negara triliunan rupiah setiap tahunnya.
Beberapa tokoh masyarakat bahkan menyebut kasus Agus ini menjadi bukti lemahnya koordinasi antara aparat daerah, pemerintah kabupaten, dan Satgas Timah.
“Kalau aparat serius, tidak mungkin dia bisa beroperasi selama ini. Kami menduga ada yang bermain di belakangnya,” ujar seorang tokoh masyarakat dengan nada kecewa.
Desakan ke Satgas & Penegak Hukum
Masyarakat kini menyerukan agar Tim Satgas Halilintar, Polda Babel, dan Kejaksaan segera turun langsung memeriksa Agus serta menelusuri aliran uang dari bisnis timah ilegal tersebut.
Selain dugaan penampungan pasir timah, Agus juga dicurigai memiliki tempat pengolahan atau melobi timah di wilayah pemukiman, yang jelas bertentangan dengan peraturan lingkungan dan izin industri.
Jika benar terbukti, maka tindakan AGS bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan masuk dalam kategori tindak pidana pertambangan tanpa izin (Pasal 158 UU Minerba) serta pencucian uang hasil kejahatan sumber daya alam (TPPU).
“Jangan Ada yang Kebal Hukum!”
Kasus Agus menjadi cermin buram bahwa mafia timah belum sepenuhnya bisa dijinakkan di Bangka Belitung.
Sementara penambang kecil sering menjadi kambing hitam dan diburu, para penadah besar seperti Agus justru hidup tenang, menikmati hasil dari bisnis ilegal yang merusak tata kelola tambang nasional.
Publik kini menunggu:
Apakah Satgas Timah dan APH berani menindak pemain besar seperti Agus?
Atau justru, lagi-lagi hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas?
