Bangka Tengah, (Journalcyber.online) – Selain menyoroti kursi tamu undangan banyak yang kosong dalam acara debat publik pertama pasangan calon (paslon) Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah (Bateng) yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bateng di Soll Marina Hotel. Mirisnya, acara ini juga sepi penonton pada siaran langsungnya di channel YouTube, yang mencapai jumlah relatif rendah. Kamis malam (24/10/2024).
Ketua Keluarga Besar Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia (KB-FKPPI) Bangka Tengah, Andrian Samallo, SPd. I, C. In, mengkritik efektivitas siaran langsung debat yang dikelola oleh event organizer (EO) yang ditunjuk oleh KPU Bateng dengan alokasi dana besar. Menurut Andrian, minimnya penonton pada live streaming ini menjadi indikator lemahnya upaya KPU Bateng dalam meningkatkan partisipasi pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
“Beberapa media lokal memang sebelumnya menyoroti banyaknya kursi tamu undangan yang kosong pada debat publik pertama paslon Bupati-Wabup Bateng ini. Kami sendiri ingin mengkritisi efisiensi dari siaran livestreaming yang diselenggarakan oleh EO beranggaran besar dari KPU Bateng, namun justru hanya disaksikan oleh sedikit penonton,” ungkap Andrian. Sabtu siang (26/10/2024).
Penonton Live streaming Jauh dari Target
Statement Andrian mengenai penonton livestreaming bukan tanpa alasan. Berdasarkan data yang dipantau hingga Sabtu, video siaran langsung debat publik pertama ini hanya ditonton oleh ratusan hingga ribuan orang, dengan jumlah tertinggi mencapai sekitar 4.800 an penonton dan yang terendah sekitar 400an penonton saja. Bahkan, tayangan resmi dari KPU Bateng hanya mampu meraih 2.500 penonton, yang jauh dari ekspektasi.
“Sebelum pukul 10.00 WIB tadi, kami memantau bahwa jumlah penonton video streaming di YouTube terkait debat publik ini sangat sedikit, padahal acara ini digelar dengan anggaran besar dan lokasi di hotel berbintang. Hasilnya masih jauh dari harapan,” tegasnya.
Sebagai perbandingan, KPU Bateng telah menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebesar 144.548 warga untuk Pilkada yang akan diselenggarakan serentak pada 27 November 2024. Dengan angka penonton live streaming yang jauh di bawah DPT, Andrian mempertanyakan efektivitas kegiatan KPU Bateng dalam menjangkau pemilih.
Partisipasi Pemilih yang Diragukan
Andrian juga meragukan target partisipasi pemilih yang diperkirakan mencapai 70 persen, mengingat minimnya penonton dalam acara penting seperti debat publik ini. Menurutnya, KPU Bateng terlihat kurang total dalam melakukan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pemilu.
“Jika KPU Bateng kurang totalitas dalam sosialisasi seperti ini, tentu kami ragu partisipasi pemilih bisa mencapai target 70 persen,” tambahnya.
Usulan Alternatif untuk Meningkatkan Partisipasi
Untuk mengatasi permasalahan rendahnya partisipasi dalam live streaming ini, Andrian menyarankan agar KPU Bateng menggandeng lebih banyak media online lokal yang mudah diakses oleh masyarakat, dan tidak sekadar memilih media karena faktor brand. Ia juga mengusulkan agar KPU Bateng lebih banyak mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat langsung menyentuh masyarakat. Menurutnya, jika debat publik digelar terbuka dan dapat disaksikan langsung oleh masyarakat, maka antusiasme masyarakat akan meningkat, yang sekaligus memberikan dampak positif bagi usaha kecil dan menengah (UKM).
“Logikanya, di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sedang lesu, siapa yang mau menonton live streaming berdurasi lebih dari satu jam? Masyarakat tentu berpikir dua kali mengingat banyaknya kuota internet yang akan terpakai. Kecuali, mungkin KPU Bateng menyediakan kuota gratis bagi masyarakat untuk menonton livestreaming tersebut,” kata Andrian berseloroh.
Anggaran Rp 22,5 Miliar yang Harus Dipertanggung Jawabkan
Andrian juga menyoroti anggaran sebesar Rp 22,5 miliar yang telah disalurkan oleh Pemerintah Kabupaten Bateng untuk KPU Bateng dalam penyelenggaraan Pilkada 2024 ini. Anggaran yang cukup besar tersebut dinilai kurang optimal jika sebagian besar dana terserap pada kegiatan bimtek dan kegiatan seremonial lainnya yang dilaksanakan di hotel berbintang. Menurutnya, dana yang besar seharusnya dapat dialokasikan pada kegiatan yang lebih menyentuh langsung masyarakat.
“Tentunya, kita perlu saling mengingatkan bahwa posisi komisioner KPU Bateng merupakan amanah yang nantinya akan diminta pertanggung jawabannya, baik di dunia maupun di akhirat,” tandas Andrian.
Tantangan dan Peluang Kedepan
Kritik dari Andrian memberikan perspektif yang perlu dipertimbangkan oleh KPU Bateng dalam meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dan meningkatkan partisipasi pemilih. Pilkada yang sukses tidak hanya dilihat dari penyelenggaraan acara debat publik yang megah, tetapi juga dari bagaimana kegiatan tersebut berdampak positif dan maksimal dalam menjangkau dan menyadarkan masyarakat untuk berpartisipasi.
(Sumber: Neng/RB)
