Lahat – Saat ribuan warga di pelosok Kabupaten Lahat masih berjibaku melewati jalan rusak dan hidup tanpa akses layanan publik yang layak, para pejabat di Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Lahat justru terlihat asik berpesta kendaraan dinas baru.
Berdasarkan data yang diperoleh LSM LAPSi, tercatat lima pengadaan kendaraan dengan total nilai fantastis mencapai Rp 8.863.600.000 hanya dalam tahun 2024! Dan yang lebih mencengangkan, hampir seluruhnya diborong oleh satu perusahaan saja: PT Astra International Tbk – TSO Cabang Palembang.
“Ini bukan sekadar belanja, ini pemborosan anggaran publik yang terang-terangan di depan mata! Ketika rakyat hidup susah, mereka malah berfoya-foya di atas roda empat,” tegas Bambang Harianto, Sekretaris LAPSi. Selasa (10/06/2025).
Deretan Kendaraan Mewah Birokrat Lahat
Berikut rincian yang diperoleh dari laman LPSE Kabupaten Lahat:
Mobil Operasional – Rp 300.800.000 (Maret 2024)
Kendaraan Dinas Perorangan – Rp 5.020.100.000 (22 Oktober 2024)
Kendaraan Penumpang – Rp 1.056.400.000 (29 Oktober 2024)
Kendaraan Operasional Khusus – Rp 1.869.200.000 (29 November 2024)
Kendaraan Beroda Dua – Rp 617.100.000 (21 Oktober 2024)*
LSM LAPSi: “Ini Foya-Foya Birokrasi, Bukan Prioritas Rakyat!”
Dalam pernyataan kerasnya, Bambang menyebut pengadaan ini sebagai bentuk “kemewahan yang menjijikkan” di tengah derita masyarakat.
“Sekda Lahat seperti kerajaan kecil yang sibuk memperbarui armada pejabat, padahal desa-desa mereka seperti medan perang berlumpur. Ini bukan lagi kelalaian, ini penghinaan terhadap rakyat!”
Masyarakat: “Kami Tak Butuh Kendaraan Mewah Mereka, Kami Butuh Jalan yang Bisa Dilewati!”
Warga Lahat pun mulai angkat suara. Mereka menilai pemkab gagal dalam mengelola prioritas anggaran.
Amin (35), warga Merapi:
“Sekarang musim hujan, jalan licin, berlubang, motor susah lewat. Tapi pejabatnya malah pamer mobil baru. Luar biasa!”
Santi (38), ibu rumah tangga di Mulak Ulu:
“Kesehatan anak kami tak dijamin, BPJS dibatasi, tapi mobil dinas bisa miliaran. Untuk siapa sebenarnya anggaran daerah ini?”
Potensi Dugaan Monopoli & Pengondisian Vendor
LSM LAPSi juga menyoroti fakta bahwa hampir semua kendaraan diborong oleh satu vendor yang sama, yaitu PT Astra International – TSO Cabang Palembang. Ini menimbulkan dugaan adanya praktik pengondisian penyedia dalam sistem e-purchasing.
“Kalau pengadaan seperti ini dilakukan terus-menerus tanpa transparansi, maka bukan tidak mungkin kita sedang melihat skema ‘kartel kendaraan dinas’ yang rapi dan sistematis,” kata Bambang.
Sampai berita ini diturunkan, tim redaksi masih berupaya keras mendapatkan konfirmasi dari pihak Sekretariat Daerah Kabupaten Lahat, khususnya kepada Sekda, Kepala Bagian Umum, dan pihak Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
LAPSi Akan Lapor ke BPK dan Kejari
LSM LAPSi berkomitmen akan membawa dugaan pemborosan anggaran ini ke jalur hukum dan meminta BPK RI, BPKP, dan Kejaksaan Negeri Lahat segera turun tangan melakukan audit investigatif.
“Jangan tunggu sampai rakyat datang marah ke kantor bupati. Kami yang akan menjadi suara mereka dan kami tidak akan diam!” tutup Bambang.
Rakyat Menonton Birokrat Berpesta, Sampai Kapan?
Lahat butuh pemimpin yang tahu prioritas. Bukan yang sibuk keliling dengan mobil baru saat rakyatnya tak bisa membeli bensin untuk motornya.
(Tim)
