Scroll untuk baca artikel
Example floating
Example floating
BeritaHeadlinesHukum

Eks Gubernur Diduga Gunakan Manuver Pilkada Untuk Hindari Panggilan Sebagai Saksi, Publik Pertanyakan Kredibilitasnya

231
×

Eks Gubernur Diduga Gunakan Manuver Pilkada Untuk Hindari Panggilan Sebagai Saksi, Publik Pertanyakan Kredibilitasnya

Sebarkan artikel ini
Example 468x60
Foto: Ilustrasi

Bangka Belitung, (Journalcyber.online) – Suasana politik Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memanas pasca berakhirnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Gubernur. Tim pemenangan pasangan calon (Paslon) yang kalah dalam Pilkada, mencuatkan dugaan adanya kecurangan yang dilakukan oleh Paslon pemenang, Hidayat Arsani. Namun, langkah ini memunculkan spekulasi di kalangan masyarakat bahwa tudingan tersebut hanya sebagai manuver politik untuk menunda panggilan hukum yang saat ini membayangi eks Gubernur Babel 2019 – 2024.

Nama mantan Gubernur telah berulang kali disebut dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Babel. Para tersangka dalam kasus ini kerap menyebutkan keterlibatan Mantan Gubernur Periode sebelumnya selama pemeriksaan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Babel. Namun, selama masa Pilkada, proses hukum ditunda, sesuai dengan edaran dari Kejaksaan Agung yang menginstruksikan penundaan kasus hukum selama masa Pemilu.

Example 300x600

Tudingan Masyarakat Soal Kredibilitas

Langkah tim kemenangan eks Gubernur Babel melaporkan dugaan kecurangan Pilkada justru menimbulkan kritik dari masyarakat. Beberapa warga Kota Pangkalpinang mempertanyakan kinerjanya selama menjabat sebagai gubernur, terutama mengingat banyaknya kasus hukum yang menimpa mantan anak buahnya.

“Kami bertanya-tanya soal kepemimpinan Eks Gubernur sebagai paslon calon Gubernur Babel 2024. Kenapa selama beliau menjabat, ada begitu banyak kasus hukum yang melibatkan pejabat-pejabat di bawahnya?. Sekarang malah sibuk melaporkan Paslon yang menang seolah-olah ada kecurangan. Dugaan sebagai alasan untuk menghindari panggilan sebagai saksi,” ujar sekumpulan warga yang enggan disebutkan namanya. Senin siang (02/12/24).

Tuntutan Untuk Menuntaskan Kasus

Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama mantan Kepala Dinas ESDM Babel masih menjadi perhatian publik. Beberapa tersangka yang telah ditetapkan menyebutkan bahwa eks Gubernur Babel diduga memiliki keterlibatan dalam sejumlah kebijakan yang berujung pada tindakan melawan hukum. Namun, hingga kini, eks Gubernur belum memenuhi panggilan pihak Kejaksaan untuk memberikan keterangan sebagai saksi.

“Masyarakat Babel sudah lelah menunggu. Pemilu sudah selesai, alasan untuk menunda sudah tidak relevan lagi. Pihak kejaksaan harus segera menuntaskan kasus ini, karena ini bukan hanya soal hukum, tapi juga soal marwah institusi kejaksaan. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan,” ungkap seorang warga lainnya.

Manuver Politik Atau Upaya Perlindungan Diri?

Spekulasi bahwa laporan dugaan kecurangan Pilkada hanya manuver politik semakin menguat. Beberapa pengamat menilai bahwa langkah ini bertujuan untuk mengalihkan perhatian publik dari kasus-kasus hukum yang membayangi eks Gubernur Babel. Selain itu, laporan tersebut juga dinilai bisa menjadi dalih untuk menunda proses hukum yang melibatkan dirinya.

“Jika dilihat dari pola yang ada, langkah ini bisa jadi bagian dari strategi politik untuk mengulur waktu. Apalagi, nama beliau kerap disebut dalam kasus yang melibatkan mantan pejabat di Babel. Ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita semua,” ujar seorang pengamat politik lokal yang juga meminta anonim. Senin sore (02/12/24).

Harapan Penegakan Hukum Yang Tegas

Masyarakat Kepulauan Bangka Belitung kini menanti keberanian dan ketegasan pihak Kejaksaan Tinggi untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan sejumlah pejabat daerah. Mereka berharap proses hukum dapat berjalan tanpa intervensi politik, demi menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum di Indonesia.

“Kami hanya ingin kasus ini tuntas. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Kejaksaan harus menunjukkan keberanian untuk memanggil dan memproses siapa pun yang terlibat, termasuk mantan gubernur. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu,” tutur seorang warga Pangkalpinang.

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih berupaya untuk mendapatkan konfirmasi lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, termasuk dari mantan Gubernur yang dimaksud dan pihak Kejaksaan tinggi Babel. Perkembangan terbaru akan terus diinformasikan ke publik.

(TIM)

Example 300250
Example 120x600

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *