Bangka Tengah — Dugaan praktik penampungan pasir timah ilegal kembali mengguncang Bangka Belitung. Kali ini, sorotan tajam tertuju pada gudang milik Acaw dan istrinya Leni di Desa Kayu Besi, Kecamatan Namang, Kabupaten Bangka Tengah.
Penggerebekan yang dilakukan Satgas Halilintar beberapa waktu lalu dikabarkan menemukan 20 ton pasir timah yang diduga berasal dari aktivitas ilegal. Namun hingga kini, tidak ada kejelasan nasib barang bukti maupun proses hukum terhadap pemilik gudang.
Kronologi Penggerebekan
Menurut sejumlah laporan media lokal seperti TrasBerita, MediaQu, dan BabelUpdate, dan banyak lagi yang lainnya penggerebekan dilakukan pada 22 September 2025 oleh tim Satgas Halilintar Bangka Belitung.
Satgas berhasil menemukan tumpukan pasir timah sekitar 20 ton di gudang yang diduga kuat milik Acaw, pengusaha lokal yang disebut-sebut memiliki jaringan luas di bisnis timah. Istrinya, Leni, juga disebut sebagai pihak yang turut mengelola gudang tersebut.
Barang bukti disita, namun hingga berita ini diturunkan, belum ada kejelasan resmi tentang status hukum Acaw dan Leni.
“Gudang milik Bos Acau di Kayu Besi digeledah, Satgas mendapati 20 ton pasir timah sebagai barang bukti,” tulis MediaQu dalam laporannya tertanggal 25 September 2025.
Barang Bukti 20 Ton, tapi Menguap dari Publik
Sejak penggerebekan tersebut, publik tidak lagi mendengar kabar tentang keberadaan barang bukti tersebut. Tidak ada penjelasan resmi dari Satgas Halilintar, aparat kepolisian, maupun kejaksaan mengenai di mana pasir timah itu kini disimpan, apakah sudah diuji, atau bahkan sudah dilimpahkan ke pengadilan.
Kondisi ini membuat masyarakat bertanya-tanya:
Apakah 20 ton pasir timah itu masih aman? Apakah benar-benar disita untuk negara? Atau justru lenyap tanpa jejak?
Beberapa aktivis lingkungan dan tokoh masyarakat di Bangka Tengah menilai bahwa kasus ini berpotensi menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di sektor pertambangan.
“Kalau benar timah itu berasal dari penambangan ilegal, seharusnya pemiliknya juga diproses hukum. Barang bukti harus dihadirkan di pengadilan, bukan hanya diamankan lalu hilang dari pantauan,” ujar salah satu warga Pangkalpinang yang enggan disebutkan namanya.
Satgas Diminta Transparan
Masyarakat menilai Satgas Halilintar terkesan tertutup dalam menangani kasus ini. Tidak ada rilis resmi, tidak ada konferensi pers, dan tidak ada penjelasan mengenai status hukum para pihak yang terlibat.
Padahal, menurut prinsip keterbukaan publik, setiap penyitaan besar yang menyangkut potensi kerugian negara harus diumumkan secara terbuka agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.
“Satgas harus terbuka, jangan membuat publik berasumsi liar. Jika tidak ada transparansi, masyarakat akan menilai hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke atas,” ungkap Hans seorang aktivis antikorupsi Babel.
Preseden Buruk bagi Penegakan Hukum
Kasus gudang Kayu Besi ini memperpanjang daftar panjang lemahnya penindakan terhadap pelaku besar di sektor tambang timah ilegal. Sebelumnya, sejumlah kasus serupa di Bangka dan Bangka Selatan juga berakhir tanpa kejelasan hukum.
Jika proses hukum terhadap Acaw dan Leni tidak segera dilakukan, publik khawatir hal ini akan menjadi preseden buruk di masa depan.
Bagaimana mungkin barang bukti sebesar 20 ton pasir timah ditemukan, namun tidak ada tersangka, tidak ada sidang, dan tidak ada kejelasan penyitaan?
Desakan Publik
Berbagai kalangan kini menuntut agar:
1. Satgas Halilintar segera menjelaskan secara terbuka hasil penyelidikan dan keberadaan barang bukti.
2. Kejaksaan dan Kepolisian menetapkan status hukum Acaw dan Leni secara transparan.
3. Barang bukti 20 ton pasir timah dihadirkan dalam proses pengadilan sebagai bentuk tanggung jawab hukum.
4. Pemerintah daerah dan pusat memperkuat pengawasan terhadap penampungan pasir timah ilegal di Bangka Belitung.
Kasus ini seolah menggambarkan wajah penegakan hukum di dunia tambang timah Babel: tegas di awal, kabur di akhir.
Selama Satgas Halilintar dan aparat penegak hukum tidak membuka fakta secara terang-terangan, publik akan terus bertanya: ke mana pasir timah 20 ton itu, dan siapa yang melindungi pemiliknya?
